Berantas DBD, UGM Terapkan Teknologi Wolbachia di Empat Kota Besar
Teknologi Wolbachia diterapkan di Jakarta Barat, Bandung, Semarang, dan Kupang. Foto: UGM
MAGENTA -- Pusat Kedokteran Tropis Universitas Gadjah Mada (PKT UGM) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus melanjutkan pilot project penerapan teknologi Wolbachia sebagai upaya pengendalian demam berdarah dengue (DBD).
Proyek ini mendapat dukungan pendanaan dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia melalui World Mosquito Program (WMP), dan berlangsung di empat kota, yaitu Jakarta Barat, Bandung, Semarang, dan Kupang. Sebelumnya, proyek Wolbachia juga dilaksanakan di Kota Bontang, yang dijadwalkan selesai pada awal tahun 2025.
“Dana ini sifatnya komplementer, melengkapi dana APBN yang telah dianggarkan. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan project di empat kota tahun depan,” jelas Direktur PKT UGM Riris Andono Ahmad, Senin (16/12/2024).
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Riris menambahkan, pendanaan tambahan dari DFAT ini disalurkan melalui skema Partnership for Healthy Region Initiative (PHR) yang bertujuan mendukung keberlanjutan program pengendalian DBD berbasis teknologi Wolbachia.
Sementara itu, Asia Project Manager Communication & Engagement WMP untuk Asia, Bekti Andari, menilai pilot project implementasi teknologi Wolbachia di 5 kota telah berjalan dengan sangat baik. Meski demikian ada beberapa aktivitas yang akan lebih baik jika ada dukungan dana tambahan.
“Dukungan dana dari DFAT ini digunakan untuk fill the gap (melengkapi) pada kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan,” katanya.
Lebih lanjut, Bekti menjelaskan bahwa dukungan dana dari DFAT telah ditentukan jenis-jenis kegiatannya. Ia menyebutkan beberapa di antaranya adalah untuk pengelolaan project, pelibatan masyarakat, barang habis pakai, kegiatan peletakan ember dan pemantauan, pengelolaan data dan peta, produksi telur nyamuk di Universitas Udayana, dan isu lintas sektoral dengan menggunakan pendekatan GEDSI (gender equality/kesetaraan gender, disability/disabilitas, dan social inclusion/inklusi sosial).
“Kita harus memastikan bahwa program ini berdampak juga pada masyarakat rentan,” pungkas Bekti.
